Bappeda Selenggarakan Orientasi Perencanaan 2022

Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Orientasi Perencanaan Tahun 2022 pada hari Senin-Selasa (14-15/12). Dikarenakan saat ini sedang masa pandemi Covid-19, maka Orientasi Perencanaan dilaksanakan dengan protokol kesehatan normal baru dan  diselenggarakan pada 3 (tiga) lokasi yang berbeda. Orientasi ini dibuka oleh Bapak Bupati Kulon Progo dan diikuti oleh Staf Ahli Bupati, Sekda dan jajarannya, seluruh Kepala OPD di Kab. Kulon Progo, dan Kabid di Bappeda.

Dalam sambutan arahannya, Bapak Bupati menyampaikan isu-isu strategis yang dihadapi antaralain persoalan kemiskinan, pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas wilayah, kebangkitan ekonomi masyarakat dan masalah pembiayaan pembangunan, Penyusunan perencanaan dan penganggaran  program kegiatan tahun 2022 harus memperhatikan isu-isu strategis serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Khusus dalam penanganan kemiskinan, dilakukan dengan pendekatan program-program berbasis pemberdayaan dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat di samping perlunya program-program peningkatan kapasitas, penyediaan fasilitas, peningkatan aktivitas dan konektivitas.

Selanjutnya Kepala Bappeda menyampaikan bahwa alur pikir penentuan prioritas Pembangunan Kab. Kulon Progo Tahun 2022, untuk penentuan Tema RKPD Kulon Progo mengacu pada : 5 (lima) Fokus Kerja Presiden Tahun 2019 – 2024; Fokus Pembangunan RPJMD DIY Tahun 2022; dan Tema Pembangunan RPJMD Kulon Progo Tahun 2022. Disampaikan juga Isu-isu Perencanaan Tahun 2022, diantaranya adalah adanya penerapan Permendagri No 90 Tahun 2019,  Nomor  50-3708 Tahun 2020, Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Usulan Dana Keistimewaan Kalurahan Tahun 2022.

Paparan selanjutnya adalah paparan Bapak Sekretaris Daerah yang menyampaikan tentang Kinerja Pembangunan Kulon Progo dan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah permasalahan tentang  SDM, Perekonomian, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Birokrasi, Dampak Pandemi Covid terhadap Perencanaan Pembangunan, Sasaran dan Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 serta Arahan Kebijakan Pembangunan Tahun 2022.

Paparan selanjutnya adalah paparan Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati yang menyampaikan beberapa isu yang masih relevan yang masih sejalan dengan Pokok Pikiran diantaranya adalah Mewujudkan SDM yang unggul, berkarakter dan berbudaya, Penguatan Perlindungan Sosial Dampak COVID 19, Peningkatan Daya Saing Produk Lokal dan Peningkatan Investasi Daerah. Selain itu disampaikan beberapa Catatan Strategis, diantaranya adalah  Peningkatan Potensi Pajak Daerah (Hotel, Restoran, MBLB) sebagai efek operasional YIA dan Kelembagaan yang fokus menangani pendapatan Daerah.

Paparan terakhir disampaikan oleh Kepala BKAD, Eko WIsnu Wardhana, S.E. disampaikan bahwa terdapat upaya untuk mengoptimalkan PAD, diantaranya dengan cara membangun SIM Pajak Daerah Online dan penerapan pembayaran retribusi dengan sistem non tunai (ETP).

Di hari kedua, acara ini diisi pemateri dari Bappeda dan BKAD Kab. Kulon Progo. Pada sambutan pembukaan acara oleh Kepala Bappeda, Triyono, S.IP., M.Si. disampaikan bahwa beberapa hal yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan, diantaranya adalah  penyusunan rencana pembangunan untuk tahun 2021 sudah harus menggunakan permendagri 90 tahun 2019, yang mana pada permendagri tersebut diaplikasikan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Penyusunan rencana pembangunan tidak boleh bergeser atau menyimpang dari rencana startegis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi sehingga terjadi kesinambungan pembangunan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pada paparan yang pertama disampaikan oleh Kabid. Anarenbang Bappeda, Pratiwi Ngasaratun, S.Psi., S.IP., M.Sc., dipaparkan terkait penggunaan aplikasi SIPD yang merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Penerapan peraturan yang baru ini mengandung implikasi atau konsekuensi karena merupakan sesuatu yang baru yang. Proses pelaksanaan SIPD mengacu pada aplikasi SIPD Keuangan Daerah bukan SIPD Pembangunan Daerah karena sudah sesuai dengan surat dari Kemendagri No.050.5183/Keuda tanggal 12 Oktober 2020. Dalam paparan tersebut juga disampaikan terkait operator pelaksana entri kegiatan tentang kewenangan.

Pada paparan yang selanjutnya disampaikan oleh Kabid. Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan BKAD, Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T, Kabid. Anggaran BKAD disampaikan terkait Implementasi SIPD dalam Mekanismen Penganggaran Tahun 2022, bahwa pengisian penganggaran atau rincian kegiatan disesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan dalam sistem. Sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 maka ketugasan penyusunan KUA PPAS dipindahkan dari Bappeda ke BKAD.