Workshop Pengelolaan DBHCHT Bidang Penegakan Hukum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo mengikuti workshop Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bidang Penegakan Hukum Tahun 2021. Workshop tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada Selasa (13/2) secara daring melalui Zoom Meeting. Peserta workshop adalah jajaran Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia yang mengampu pengelolaan DBHCHT Tahun 2021.

Workshop diawali dengan Keynote Speak oleh Direktur Dana Transfer Umum, Adriyanto, S.E., M.M., M.A, PhD, kemudian dilanjutkan dengan Pengantar Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh Mariana Dyah Savitri , S.E., Ak., M.B.A., Ph.D, selaku Kepala Subdit Dana Bagi Hasil.  Pada paparan ini, dijelaskan mengenai Potensi, Kebijakan Penggunaan, Tantangan, serta Pedoman dalam Pengelolaan DBHCHT. Acara terbagi menjadi 2 sesi dimana Bappeda Kabupaten Kulon Progo mengikuti workshop pada sesi kedua bersama dengan Kabupaten/Kota dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan lain lain. Paparan pertama mengenai Pemetaan dan Penganggaran dalam APBD atas Penggunaan Sumber Pendanaan DBH-CHT untuk Bidang Penegakan Hukum yang disampaikan oleh Perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Acara dilanjutkan dengan paparan kedua oleh perwakilan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Bidang Penegakan Hukum. Yang terakhir adalah paparan oleh Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ir. Ignatius Warsito, MBA, mengenai Pembentukan KIHT terkait dengan kebijakan penggunaan DBHCHT.

Melalui workshop tersebut, Pemerintah Pusat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pengelolaan DBHCHT bidang Penegakan Hukum kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga pada implementasinya, pengelolaan DBHCHT dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mendapatkan hasil penilaian yang baik dalam kaitannya dengan Penilaian Kinerja oleh Bea Cukai setempat.