Verifikasi Usulan DAK Fisik Tahun 2022

Dalam rangka Pengusulan Kegiatan DAK Fisik Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan Verifikasi Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022. Verifikasi dilaksanakan di Ruang Rapat Suroloyo Bappeda dan Ruang Rapat Trisik BKPP Kulon Progo pada hari Senin-Selasa (14-15 Juni). Verifikasi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) sesi.

Sesi I pada hari Senin (14/06) bertempat di Ruang Rapat Suroloyo dilakukan verifikasi usulan DAK Fisik dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga bidang PAUD, bidang SMP, dan bidang SKB; Dinas Perpustakaan dan Arsip bidang Perpustakaan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB; Dinas Kesehatan; dan RSUD Nyi Ageng Serang. Beberapa catatan yang muncul pada saat verifikasi diantaranya adalah data teknis yang belum lengkap seperti KAK, RAB, SK Bupati, harus segera dilengkapi.

Sesi II pada hari Senin (14/06) bertempat di Ruang Rapat Trisik dilakukan verifikasi usulan dari DPUPKP bidang Jalan,  bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan bidang Perumahan dan Permukiman. Untuk DAK Penugasan bidang Jalan sudah sesuai dengan hasil Desk bersama Bappenas pada tanggal 8 Juni 2021. Pengusulan Lokasi DAK Bidang Perumahan dan Permukiman berdasarkan Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program KOTAKU dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 416/A/2020 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024, dengan jumlah 25 unit/desa (sesuai dengan kesiapan calon penerimanya) dengan stimulan sebesar 50juta/unit. Unit cost pada usulan DPUPKP sudah sesuai dengan standar harga dan masih dalam tahap kewajaran.

Sesi III pada hari Selasa (15/06) bertempat di Ruang Rapat Suroloyo dilakukan verifikasi terhadap usulan dari Dinas Lingkungan Hidup bidang Lingkungan Hidup; Dinas Perdagangan dan Perindustrian bidang Industri Kecil Menengah; Dinas Pariwisata bidang Pariwisata. Untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah masih melakukan kajian dan pencermatan terhadap lokasi yang akan diusulkan dalam DAK Fisik. Sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian bidang Pasar tidak menyampaikan usulan,  mengingat persyaratan yang harus dilengkapi belum dapat terpenuhi.