FGD Klasifikasi dan Pengupahan UMKM

Pada hari Senin (28/6), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kulon Progo. Disnaker mengadakan koordinasi sekaligus diskusi tentang keterkaitan antara PP No. 7 Tahun 2021 dan PP No. 36 Tahun 2021 terhadap UMKM. Diskusi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dengan mengundang berbagai pemegang kepentingan terkait ketenagakerjaan seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Konfrensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Bappeda, dan Sekretariat Daerah.

PP No.7 Tahun 2021 merupakan peraturan pemerintah tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang didalamnya terdapat klasifikasi baru untuk UMKM sedangkan PP No. 36 Tahun 2021 mengatur bentuk upah, upah bagi pekerja/buruh, upah minimum dan upah bagi pekerja/buruh pada UMK. Sehingga dengan adanya perubahan klasifikasi UMKM tersebut akan mempengaruhi kebijakan terkait pengupahan. Untuk mempersiapkan dampak dari dinamika perubahan peraturan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menginisiasi untuk melakukan kerja sama tentang data UMKM dengan OPD terkait. Selain diskusi tentang data, dalam forum tersebut juga dibahas kebijakan-kebijakan yang mungkin diterapkan berdasarkan saran dari akademisi dan organisasi ketenagakerjaan. Dengan adanya data UMKM yang berkualitas, diharapkan dapat menjadi bahan untuk pembentukan kebijakan pengupahan yang lebih tepat untuk UMKM di Kulon Progo.