Bappeda Selenggarakan Rakor Dais Urusan Pertanahan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo mengadakan koordinasi Usulan Dana Keistimewaan (Dais) Urusan Pertanahan Tahun 2023 di Ruang Rapat Suroloyo Bappeda, Jumat (16/07). Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang di lingkup Bappeda dan Perangkat Daerah Teknis Pengusul Dais Urusan Pertanahan tahun 2023 Kab. Kulon Progo.

Pada Rapat Koordinasi tersebut disampaikan bahwa sesuai pasal 7 pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, Bupati/Walikota menyampaikan usulan program dan kegiatan Dais kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Paniradya Kaistimewan pada bulan September. Sampai saat ini Perangkat Daerah yang telah mengajukan usulan Dais Tahun 2023 urusan Pertanahan sebanyak 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala lan Tata Sasana), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Galur, dengan total usulan sebesar Rp.4.560.537.000,-.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan ada 2 (dua) mekanisme pengusulan BKK Danais. Yang pertama adalah BKK Dais yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten. Sedangkan yang kedua adalah BKK Dais yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah  kepada Pemerintah Kalurahan. Oleh karena itu, perlu disusun batasan-batasan untuk pengusulan Dais Tahun 2023 dari Kalurahan, untuk urusan kebudayaan lebih diprioritaskan untuk desa/kalurahan yang telah masuk kriteria seperti desa mandiri budaya dan rintisan desa budaya. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan Penyelesaian masalah pertanahan agar diusulkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala lan Tata Sasana), sedangkan usulan kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan batas patok desa agar diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perangkat Daerah Pengusul Dana Keistimewaan Tahun 2023 urusan Pertanahan masih memungkinkan untuk mengajukan usulan kegiatan. Bagi Perangkat Daerah yang mengajukan usulan kegiatan diharapkan segera mengumpulkan usulan berupa RKA dan KAK yang disampaikan kepada Kepala Bappeda Kulon Progo paling lambat tanggal 23 Juli 2021.