Webinar Workshop Layanan Hukum Pro Bono Bagi Perempuan

Bersama dengan Dinas Sosial PPPA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo menghadiri webinar Workshop Layanan Hukum Pro Bono Bagi Perempuan dengan Disabilitas Korban Kekerasan: Dalam Perspektif Kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hukum Nasional di Indonesia yang diselenggarakan oleh OHANA (Organiasi Harapan Nusantara) bekerjasama dengan Yayasan CIQAL (Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities) pada Hari Kamis (23/09). Selain itu acara tersebut juga dihadiri oleh Organisasi Penyandang Disabilitas, Lembaga Bantuan Hukum, Asosiasi Pengacara dan Advokat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga peradilan, Kepolisian serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam webinar tersebut dibahas mengenai undang-undang No.19 tahun 2011 tentang ratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas, yang kemudian disusul dengan pengesahan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mendukung upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk perempuan dengan disabilitas agar terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi struktural dan kultural. Melalui perundang-undangan tersebut, Pemerintah Indonesia beserta seluruh jajarannya harus telah membuat peraturan dan kebijakan serta penganggaran yang berperspektif hak disabilitas dan kesetaraan gender dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan penyandang disabilitas.

Selain mengembangkan kerjasama antara organisasi penyandang disabilitas, LSM dan Lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas secara inklusif serta aksesibel, tujuan diadakannya forum tersebut adalah guna mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender (GBV) yang masih kerap ditemui hingga saat ini, salah satunya melalui dukungan baik dari lapisan masyarakat maupun pemerintah dalam upaya penegakan undang-undang anti kekerasan yang berlaku serta upaya peningkatkan akses yang setara dan aksesibel bagi perempuan dengan disabilitas terutama pada bidang Kesehatan, baik Kesehatan mental maupun Kesehatan fisik serta layanan sosial lannya yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender melalui layanan pro bono yang telah diatur dalam kebijakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan adanya dukungan tersebut diharapkan penyandang disabilitas terutama bagi kaum wanita dan anak- anak perempuan mendapatkan hak dan perlakuan yang setara dalam bidang, kesehatan, pendidikan, pelayananan publik, dan perlindungan baik secara fisik maupun mental.