Koordinasi Penyelarasan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengadakan pertemuan koordinasi dalam rangka Penyelarasan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024 di Hotel 101 Urban Jakarta, Rabu-Jumat (13-15 Oktober 2021). Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh pejabat perencanaan di Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia terutama daerah yang tidak mengikuti pilkada serentak Tahun 2020, termasuk Kabupaten Kulon Progo.

Rapat tersebut dibuka oleh Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, diantaranya disampaikan bahwa seiring dengan pelantikan presiden masa bakti 2020-2024 maka disusunlah RPJMN periode 2020-2024. Oleh karena itu, untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020, diharapkan dokumen RPJMD dapat dilakukan penyelarasan dengan dokumen RPJMN. Sedangkan untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang habis masa RPJMD hingga tahun 2022/2023 diharapkan dapat menyusun dokumen perencanaan yang bersifat transisi terlebih dahulu berupa dokumen perencanaan bersifat teknokratis yang akan dipayungi peraturan hukum berupa Surat Edaran atau Instruksi Menteri mengingat tidak adanya dasar hukum lain maupun waktu yang terbatas. Dalam rangka penyelarasan itu, diperlukan pemahaman bersama dari masing-masing pemangku kepentingan dan sinkronisasi setiap fungsi kelembagaan pemerintahan pusat maupun daerah. Bappenas sebagai penyusun arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi Presiden, dimana selanjutnya akan menjadi landasan acuan penyusunan RPJMD propvinsi/kabupaten/kota dan menjadi visi misi kepala daerah. Dokumen perencanaan pembangunan sementara tersebut bersifat teknokratis di masa transisi menunggu pemilu serentak 2024 dapat dilakukan untuk dengan mengacu pada RPJPD yang belum dapat dituntaskan dalam tahap RPJMD yang sedang berjalan.

Materi sesi selanjutnya adalah Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020- 2024. Dasar penyelarasan tersebut adalah proyeksi Indikator Makro yang utama dari Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020- 2024 yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk RPJMD masa transisi bagi kabupaten yang tidak ikut pilkada serentak tahun 2021, agar melakukan evaluasi Renstra di setiap perangkat daerah yakni berupa kinerja tujuan, kinerja sasaran dan kinerja outcome/dampak terhadap setiap program, kegiatan dan subkegiatan yang sudah dijalankan dan juga ditambah dengan RPJPD (visi misi Pemerintah Daerah). Sedangkan agenda tahun 2023-2024 adalah penyusunan rancangan teknokratik RPJPD dan Kemendagri berencana untuk merevisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kemendagri akan menyusun instruksi mendagri bagi kabupaten yang tidak mengikuti pilkada serentak pada tahun 2020 dan instruksi kepada Bupati untuk menyusun RPJPD yang berakhir pada tahun 2025. Diharapkan RPJMD teknokratis di masa transisi berdasarkan isu tematik yang kuat, dan tidak semua urusan/sektor dikerjakan di RPJMD meskipun menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perlu disusun dengan jelas pembagian kewenangan yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja/outcome dan tidak saling berbenturan kewenangan. Dalam penyelarasan RPJMD terhadap RPJMN tersebut perlu tujuan dan sasaran yang menjadi landasan penyusunan dokumen perencanaan transisi dan alur kesesuaian SAKIP untuk menyusun RPJPD tahun 2026-2050.

Pada sesi terakhir berisi pemantapan terhadap terhadap hal penting dalam penyelarasan RPJMD terhadap RPJMN dan penyusunan instruksi mendagri. Untuk penyebutan dokumen perencanaan belum ditetapkan secara resmi. Beberapa usulan diantaranya adalah Dokumen Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Masa Transisi, Renstra Daerah Masa Transisi, atau langsung menunjuk tahun yakni tahun 2023-2026. Untuk tahun 2026 disarankan tetap ada mengingat dinamika politik dalam negeri yang sangat fluktuatif dan untuk mengantisipasi pelantikan bupati tahun 2025 yang belum mempunyai RPJMD hingga tahun 2026. Target instruksi mendagri tentang penyusunan dokumen perencanaan RPJMD pengganti di masa transisi maksimal akhir Oktober 2021 sudah harus tersampaikan kepada bupati. Sedangkan dasar penyusunan dokumen perencanaan RPJMD pengganti di masa transisi yakni evaluasi RPJMD 2017-2022 hingga TW III tahun 2021 dan proyeksi akhir tahun 2021. Kegiatan ditutup oleh Kasubdit PEIPD Wilayah II.